Hukum Berhutang Untuk Haji dan Dana Talangan

Oleh : Qowiyul Amin

Salah satu syarat daripada wajibnya seseorang untuk melaksanakan ibadah haji adalah Istitho’ah (mampu), sebagaimana firman Allah:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلً

Mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS. Ali Imran: 97)

Rasulullah menafsirkan kalimat “Sabil” dengan “bekal dan kendaraan” sebagaimana terdapat di dalam hadits:

عن أنس رضي الله عنه، قال : قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: ” الزاد والراحلة

Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: Seseorang bertanya (kepada Rasulullah), apakah “As-Sabil” itu? Beliau menjawab: “bekal dan kendaraan”. (HR. At-Tirmidzi, Ad-Daruquthni dan Al-Hakim, Al Baihaqi dengan sanad yang dhaif, namun banyak jalur yang menguatkannya).

Para ulama tidak berbeda pendapat tentang istitho’ah (mampu), bahwa seseorang harus mampu secara jasmani dan materi dengan didukung keamanan perjalanan. Namun mereka berbeda pendapat dalam pengertian mampu secara jasmani dan materi:

Pendapat Imam AsySyafi’I, Abu Hanifah dan Ahmad (dan pendapat Ibnu Abbas dan Umar bin Khattab): “Sesungguhnya daripada syarat wajibnya adalah memiliki bekal dan kendaraan”.

Pendapat Imam Malik: “Barangsiapa yang mampu berjalan kaki, maka adanya kendaraan (tunggangan) tidak menjadi syarat wajib baginya, bahkan ia sudah wajib melaksanakan haji” [1] [Bidayatul Mujtahid, IbnuRusyd (2/559)]

Maka disepakati harus adanya kemampuan materi untuk mempersiapkan bekal dan kendaraan, meski menurut madzhab maliki tidak harus memiliki kendaraan jika mampu berjalan kaki, dan tidak disyaratkan untuk berhutang untuk memenuhinya, karena orang yang berhutang tidak dianggap mampu, Abu Al Husain Al Yamani berkata:

إذا كان قادرا على أن يستقرض ما يحج به, لم يجب عليه الحج؛ لأنه غَيْرُ مالك للزاد والراحلة، ولأنه إذا استقرض.. صار ذلك دينا في ذمته، والدين يمنع وجوب الحج عليه.

Jika seseorang mampu berhutang uang untuk berhaji, ia belum terkena kewajiban haji, karena sesungguhnya ia belum memiliki bekal dan kendaraan, dan karena jika ia berhutang, maka itu menjadi tanggungannya, dan hutang menjadikan seseorang tidak terkena kewajiban haji”[2] [Al Bayan Fi Fiqhi Imam AsySyafii (4/31)]

Dan para ulama sepakat tidak wajib seseorang berhutang untuk mengadakan perjalanan haji, Imam An-Nawawi berkata:

قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: لا يجب عليه استقراض مال يحج به بلا خلاف.

Imam An nawawi berkata dalam kitab Al Majmu’ Syarh Al Muhadzab: “Tidak wajib atas seseorang berhutang uang untuk melaksanakan haji, tanpa ada perselisihan (di antara ulama)” [3] [Al Majmu’ Sayrh Al Muhadzab, Imam AnNawawi (7/76)]

Meski demikian tidak haram hukumnya berhutang untuk melaksanakan haji, dengan syarat ia harus mampu untuk mengembalikan (melunasi) hutang tersebut, sebagaimana disebutkan di dalam hadits mauquf:

عن سفيان عن طارقال: سمعت ابن أبي أَوْفَى رضي الله يسأل عن رجلٍ يستقرض ويحُجُّ؟ قال : يَسْتَرْزِقُ اللهَ، وَلاَ يَسْتَقْرِضُ. قال : وَكُنَّا نَقُولُ : لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ

Dari Sufyan, dari Thoriq berkata: Saya mendengar Ibnu Abi Aufa RA ia ditanya tentang seorang laki-laki yang berhutang kemudian berhaji? Ia berkata: “Seharusnya ia meminta rizqi dari Allah dan jangan berhutang”. Ia berkata: dan kami sebelumnya mengatakan: “Janganlah ia berhutang kecuali ia (mampu) mengembalikannya”[4] [HR. Al Baihaqi, diriwayatkanoleh Imam AsySyafi’idalam Al Umm (2/99)danMusnadnyasecaramauqufdan para perawinyatsiqat, disahihkanolehSyaikh Al-Bani dalamSilsilahAl Ahadits Ad-dhoifahwalMaudhuah.]

Namun hendaklah seseorang berhutang dengan tatacara yang telah dijelaskan oleh syariat yaitu tidak mengandung unsur riba, dan secara asal, hukum meminjam uang di bank adalah mubah namun menjadi haram manakala bank tersebut menerapkan bunga atas pinjaman tersebut.

Hukum Dana Talangan Haji

Pendanaan talangan haji adalah akad pinjaman/hutang (qardh) dari LKS (lembaga keuangan syariah) baik itu bank atau yang lainnya kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana supaya bisa memperoleh kursi kuota haji pada saat pelunasan biaya perjalanan haji. Dan nasabah wajib mengembalikannya dalam jangka waktutertentu. LKS sendiri mendapatkan keuntungan imbalan daripada peminjaman dana talangan tersebut dengan penamaan ujrah.

Dalam kenyataannya perlu dikaji kembali, apakah praktek dana talangan ini termasuk hutangpiutang yang benar secara syar’I atau masih mengandung praktek riba, jika LKS terkait menggabungkan system qardh dan ujrah pada praktek dana talangantersebut, dan menentukan biaya ujrah sesuai dengan besarnya pinjaman (contoh: 10%), maka ini termasuk praktek riba yang diharamkan oleh Allah SWT, Karena Rasulullah SAW melarang untuk menggabungkan antara akad qardh dan ijarah.

ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Abdullah bin ‘Amru menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwa Salam bersabda: “Tidak halal menjual dengan cara meberikan hutang, dua persyaratan dalam satu transaksi, mengambil keuntungan dari barang yang tidak bisa dijamin (keberadaannya), dan dari menjual sesuatu yang tidak ada di tempatmu.” (HR.At-Tirmidzi, An-Nasai, Ahmad, At Tirmidzi berkata: Hadits ini Hasan Shahih).

Dan dalam sebuah kaidah fikih yang disarikan dari sebuah hadits dhaif, disebutkan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba.”[5] [Al Ikhtiyar li Ta’lilil Mukhtar (2/33), Al MajmuSyarh Al Muhadzab (13/171)]

Kaidah ini sangat masyhur dikalangan para ulama, dapat difahami bahwa jika seseorang memberikan piutang tidak halal baginya mengambil keuntungan daripada piutangnya tersebut, seperti mensyaratkan pengembalian hutang ditambah bunganya, karena hutang piutang itu harus dilandasi sikap saling tolong menolong, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadits, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu‘alaihiwasallam bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِوَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ

Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup ‘aib seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699)

Kesimpulan

Bagi yang akan melaksanakan ibadah haji hendaklah berusaha mengumpulakan hartanya untuk beribadah haji dari rizki yang halal tidak bercampur dengan riba, karena disitulah barokah dan pahala yang besar didapatkan, dan bagi yang tidak mampu berhaji kecuali dengan berhutang, maka carilah pinjaman yang tidak mengandung unsur riba, dengan syarat mampu untuk melunasinya, karena jika tidak memiliki kemampuan untuk menlunasi hutang tersebut justru mendatangkan madhorot yang lebih besar.

Dan orang-orang yang telah melaksanakan haji dengan dana talangan yang mengandung unsur riba maka hajinya tetap dihukumi sah menurut kebanyakan ulama, dan telah gugur baginya kewajiban berhaji, namun ia terkena kewajiban untuk bertaubat atas dosanya menggunakan harta yang diharamkan oleh Allah, serta bertekad untuk tidak kembali terjerumus ke dalam riba, dan selalu berdoa agar Allah memberikan pahala atas haji yang telah ia laksanakan.

WallahuA’lam Bis Showab

NB: Tulisan ini adalah berdasarkan pendapat penulis semata, tidak mewakili suatu kelompok manapun. Tulisan ini terbuka untuk kritik dan saran, serta Tarjih yang dilakukan penulis tidak mengandung unsur mengikat.

Footnote:

[1] Bidayatul Mujtahid, IbnuRusyd (2/559)

[2] Al Bayan Fi Fiqhi Imam AsySyafii (4/31)

[3] Al Majmu’ Sayrh Al Muhadzab, Imam AnNawawi (7/76).

[4] HR. Al Baihaqi, diriwayatkanoleh Imam AsySyafi’idalam Al Umm (2/99)danMusnadnyasecaramauqufdan para perawinyatsiqat, disahihkanolehSyaikh Al-Bani dalamSilsilahAl Ahadits Ad-dhoifahwalMaudhuah.

[5] Al Ikhtiyar li Ta’lilil Mukhtar (2/33), Al MajmuSyarh Al Muhadzab (13/171)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *